LIRA – Hiplindo Kelola Pemerintahan Good Governance Membangun Perekonomian

Presiden LIRA HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si, saat menghadiri konferensi pers terkait keberadaan LIRA Indonesia, LIRA Sumut, serta pendeklarasian Himpunan Pengusaha Lira Indonesia (Hiplindo), bersama Gubernur LIRA Sumut Rizaldi Mavi, beserta pengurus lainnya, Minggu (4/12), di Medan ( Berita Sore /Irfan lubis )
MEDAN (Berita): Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) komitmen melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan transparan demi keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Demikian dikatakan Presiden LIRA, HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si, saat menghadiri konferensi pers terkait keberadaan LIRA Indonesia, LIRA Sumut, serta pendeklarasian Himpunan Pengusaha Lira Indonesia (Hiplindo)  yang menjadi mitra strategis pemerintahan dan pengusaha dalam membangun perekonomian yang transparan dan akuntabel, Minggu (4/12), di Medan.
Keberadaan Hiplindo, kata Jusuf Rizal, yang juga Ketua Umum Dewa Pimpinan Pusat (DPP) Hiplindo, merupakan organisasi independen yang dikelolah secara propesional, madiri, dan berdiri sendiri, serta memiliki organisasi, dan sejajar posisinya dengan LIRA. “Berdirinya Hiplindo berdasarkan amanat dari hasil munas dengan mengatas namakan lembaga atau badan otonomi dalam himpunan pengusaha LIRA Indonesia,” katanya.
Jusuf Rizal menjelaskan keberadaan lembaga Hiplindo secara otomatis juga menjadi anggota keluarga besar LIRA, tetapi organisasi LIRA tidak otomatis anggota Hiplindo, karena Hiplindo merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki usaha, sementara LIRA adalah orang orang yang bergerak dibidang Civil Society Organization (CSO), jadi mesti dibedakan.
“Kinerja dan target Hiplindo yaitu membangun lebih banyak lagi wira usaha yang berjiwa nasionalis dan patriotis. Maka LIRA punya moto membangun pengusaha yang patriotis dan memiliki jiwa nasionalis.
Dimana organisasi LIRA di seluruh Indonesia sudah berdiri di 33 Provinsi, 417 Kabupaten Kota. Jadi kita tinggal membentuk mengukukannya, karena jaringannya sudah ada disetiap daerah. Sedangkan di Sumut akan dibentuk DPW dan DPD Hiplindo di 33 Kab/Kota, dan kemuadian LIRA akan mengarap sekmen yang lebih luas,” sebutnya.

LIRA, lanjutnya, masuk disemua lini, karena tujuannya adalah membangun pengusaha-pengusaha yang berjiwa nasionalis dan patriotis. “Bangsa kita masih banyak membutuhkan lebih banyak interpliner-interpliner.
Karena dari 240 juta jiwa penduduk Indonesia, kita hanya punya 0,24 persen pengusaha, atau hanya 40 ribu pengusaha di Indonesia. Sementara di negara – negara penduduknya yang lebih kecil dan terbelakang, seperti India, meliliki pengusaha 11 persen.
Sedangkan Singapur dan Malaysia punya 4 – 7 persen pengusaha dinegara meraka. Inilah yang mendorong Hiplindo yang dibidangi oleh LIRA untuk bisa memberikan kontribusi  bagi pembangunan dalam rangka membentuk generasi-generasi pengusaha – pengusaha baru, dan juga mempunyai semangat  nasionalis dan patriotis,” pungkasnya.
Mengapa LIRA mengunakan kata “patriotis dan nasionalis” kata Presiden LIRA ini, yaitu sebab ia melihat pengusaha – pengusaha di Indonesia yang maju dan mereka mengambil banyak keutungan dari kekayaan alam kita, tapi sering tidak mengembalikan dalam bentuk inspentasi dalam negri.
Sering kali pengusaha di Indonesia membawa hasil uangnya  ke luar negri dengan cara menginspentasikan ke negara lain, tapi tidak memberikan multiepek bagsa kita. Jadi yang membuat terpuruk negara Indonesia ini sebagian disebabkan orang-orang kita yang jadi penjajah  bagsa kita sendiri.
“Contohnya banyak pengusaha kita membangun apartemen dan membelinya di luar negri. Bayangkan, di Negara Singapura, 70 persen itu apartemen disana rata rata milik warga Negara Indonesia. Hal ini cara beripikir yang tidak benar, sesuai UU pasal 33 seluruh kekayaan alam dan laut seharusnya menjadi kesejahteraan Indonesia.
Tak hanya itu, Sekarang orang mengarap batu bara, nikel, tetapi keuntungan mereka dibawa ke negara lain. Kita hanya dieksplorasi, dan yang lebih rumit lagi dampak dari eksplorasi itu berupa pencemaran lingkunagan kerusakan lingkungan kita yang harus mengkaper ini semua. Ini terjadi karena pengusaha – pengusahanya tidak memiliki semangat nasionalis,” imbuhnya.
Selain itu, LIRA kemudia ingin membangun generasi baru yaitu pengusaha yang belum bisa dan mau belajar agar gabung di organisasi tersebut. “Nah di Hiplindo ini siapapun yang bergabung baik pengusaha pengusaha yang menjadi alat ekspolitasi yang menimbulkan heikot ekonomi, gabung di LIRA, dan kita akan berikan protek, pelayanan hukum.
Bagi pengusaha yang tidak tau masalah hukum kita akan dampingi karna kita bentuk  lembaga hukum dan advokasi di LIRA bagi mereka. Kelebihanya adalah salah satunya tergabung di Hiplindo.

Di Sumut sendiri, katanya, potensinya sangat luar biasa, karena sumut tidak hanya meiliki karakter orang-orang yang pikirannya kuat tetapi juga memiliki daya kreatif yang cukup tinggi.
“Jadi di Sumut ini apapun bisa dimainkan, dan harus ditampung menjadi sebuah kekuatan.  Mungkin Bulan Januari 2012 ini nantinya kita sudah melantikan pengurus di Sumut dan sekaligus rapat kerja wilayah Hiplindo DPW Sumut.
Kedepan, adanya Hiplindo, kita akan mulai atur menejemennya. Dan kita sudah bilang kepada Gubernur, Bupati, Walikota, sampai Mentri, untuk tidak meberikan kesempatan bagi orang LIRA keculai mereka masuk melalui Hiplindo. Nah ini natinya akan kita atur kerjasamanya antara Gubernur dengan Hiplindo agar bersinergi.
“Saya rasa LIRA di sumut merupakan salah satu barometer dari keberadaan LIRA di seluruh Indonesia, dan LIRA juga mendukung penuh Civil Society Organization (CSO) dalam mendorong perubahan, juga membangun dunia usahanya, membela lembaga hukum advokasi.
Turut hadir dalam konfrensi pers, Gubernur LIRA Sumut Rizaldi Mavi, Wagub Rizal Sihombing SH, Sekretaris Wilayah Oscar Siagian, Sekretaris Kabinet LIRA, Frans X Watu, Direktur Usaha Doddy Hidayat, Direktur LHA Sumut CP Siregar SH, Ketua Hiplindo Ir Eli Robert Hutapea, Sekretaris Hiplindo Ir Pahala Simanjuntak, Ketua DPW Wanita LIRA Masdalena Lubis, Ketua Jaringan Mahali Rivai Lubis, pengusaha property Jakarta Rafles Hutapea.(pan)

Peluncuran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).

Jum’at, 27 Mei 2011 -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melakukan peluruncuran Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) 2011-2025 di JHCC, Senayan Jakarta. Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh Kepala Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Partai Politik, Para Menteri/Kepala LPNK, Gubernur, Ketua DPRD Propinisi, Komite Ekonomi Nasiona, Komite Inovasi Nasional, Bupati/Walikota, Kedutaan dan Lembaga Internasional, Kamar Dagang Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Dunia Usaha, BUMN, serta Universitas.

Dalam sambutannya, Presiden SBY menyampaikan ada lima penyakit yang membuat ekonomi Indonesia gagal dan  meminta kepada jajarannya agar kelima penyakit ini diberantas.  

• Pertama adalah birokrasi yang menghambat dan tidak sejalan,  
• Kedua adalah sikap Pemda yang mempunyai kepentingan sendiri dan cenderung menghambat jalannya perekonomian khususnya nanti MP3EI ini,  
• Ketiga adalah pengusaha atau investor yang ingkar janji terhadap komitmen investasinya," kata SBY,  
• Keempat adalah adanya regulasi yang menghambat jalannya perekonomian dan tidak segera diperbaiki, dan 
• Kelima adalah adanya kepentingan dan proses politik yang tidak sehat.

Peluncuran MP3EI ditandai dengan dimulainya proyek-proyek groundbreaking yang pencanangannya akan dipusatkan pada empat lokasi, yaitu Sei Mangke Sumatera Utara, Cilegon Jawa Barat, Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Timika Papua. selengkapnya ...

Strategi perencanaan pembangunan perekonomian indonesia

Salah satu penyebab penghambat perbaikan perekonomian di Indonesia adalah banyaknya hutang pemerintah / Negara yang terlalu tinggi baik di dalam maupun diluar negeri. Perencanaan pembangunan sangat diperlukan khususnya Negara Indonesia, yang salah satu tujuan pentingnya adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pembangunan Nasional di Indonesia adalah pembangunan untuk mencapai tujuan nasional yang nyata seperti yang tertulis dalam UUD 1945 Indonesia.

Dan sebuah pembangunan yang mengarah pada proses perbaikan yang memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan (proses mandiri) tergantung pada masyarakat dan struktur sosial dan terutama tergantung pada para pemimpin nasional, sedangkan strategi Pembangunan Nasional adalah rantai kebijakan dan aplikasi tentang Pembangunan Nasional. Secara garis besar ada 4 permasalahan Ekonomi Indonesia yang mendasar, yaitu :

• kondisi mikro sektor perbankan dan dunia usaha serta dampaknya terhadap kondisi makro ekonomi,
• Tingkat kompleksitas skala permasalahan yang dihadapi serta dampaknya terhadap implementasi kebijakan ekonomi,
• kondisi sosial politik dan keamanan serta kaitannya dengan risiko usaha,
• kondisi ekonomi global

Ada 5 strategi pembangunan ekonomi yang dapat dipilih, yakni strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dengan tujuan pokok untuk meningkatkan GNP, strategi pembangunan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan sasaran peningkatan dalam kesempatan kerja produktif dan meningkatkan redistribusi pendapatan, strategi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan dengan tujuan penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja produktif dan peningkatan GNP kelompok miskin dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (The Basic Necessity Oriented). Semua strategi pembangunan bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang sesuai dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga sampai batas maksimal.
Perencanaan ekonomi mengandalkan pengaturan dan pengarahan kegiatan melalui tindakan yang terkoordinasi secara sistematis oleh pemerintah dengan tujuan mencapai target-target tertentu, berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, dan dengan cara sebaik mungkin dalam periode waktu tertentu. Untuk itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan sejumlah target untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional hingga lima tahun mendatang di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial untuk percepatan pembangunan.
Ada 10 strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan:
1. Pertumbuhan pembangunan ekonomi harus lebih tinggi;
2. Pengangguran harus menurun dengan menciptakan lapangan kerja lebih banyak;
3. Tingkat kemiskinan harus semakin menurun;
4. Pendapatan per kapita harus meningkat;
5. Stabilitas ekonomi harus terjaga;
6. Pembiayaan (financing) dari dalam negeri harus kuat dan meningkat;
7. Ketahanan pangan dan air;
8. Ketahanan energi;
9. Daya saing ekonomi makin meningkat;
10. Green economy atau ekonomi ramah lingkungan.

Mekanisme perencanaan ekonomi di Indonesia dimulai dari penetapan GBHN, kemudian dijabarkan melalui Repelita dan dioperasionalkan melalui APBN. Perencanaan ekonomi berisikan model-model perencanaan tertentu. Ada 3 model utama yang sering digunakan, yaitu model agregatif, model sektoral, model multisektoral.
Strategi penyusunan rencana induk meliputi tiga elemen utama, yaitu mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor. Ini dengan mengembangkan kluster industri dan atau kawasan ekonomi khusus yang berbasis sumber daya unggulan. Selain itu, memperkuatkonektivitas, nasional yang meliputi konektivitas intra dan antarpusat pertumbuhan di pulau dan pintu perdagangan internasio nal. Sedangkan elemen ketiga mempercepat kemampuan iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama.
Rencana induk, lanjutnya, akan memuat delapan program utama, di mana di dalamnya terdapat 18 aktivitas ekonomi. Kedelapan program itu meliputi bidang industri, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi, dan pembangunan kawasan. Program utama industri meliputi enam aktivitas ekonomi, yaitu pengembangan industri baja, pengembangan industri makanan-mi-numan, industri tekstil, industri mesin dan peralatan transportasi, industri perkapalan, dan pengembangan lahan pangan.
Sedangkan program utama pertambangan itu meliputi aktivitas pengembangan pengolahan nikel, pengembangan pengolahan tembaga, dan pengembangan pengolahan bauksit. Program pertanian itu meliputi pengembangan kelapa sawit dan pengembangan karet, sementara program kelautan meliputipengembangan perikanan. Di sisi lain, bidang pariwisata meliputi kegiatan pengembangan pariwisata serta bidang telekomunikasi meliputi pengembangan telematika. Untuk bidang energi meliputi kegiatan ekonomi, pengembangan batu bara, sertapengembangan minyak dan gas. Sementara program utama kawasan meliputi pengembangan metropolitan Jabodetabek dan pengembangan Jembatan Selat Sunda.

Pembangunan ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional^[1]. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. selengkapnya ..